KMP Bank Nagari Minta Pemprov Jadi Lokomotif Unit Usaha Syariah

- Jumat, 23 Juli 2021 | 18:26 WIB
Kelompok masyarakat menamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli Bank Nagari (KMP) Bank Nagari, di bawah koordinator H. Marlis mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumbar.
Kelompok masyarakat menamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli Bank Nagari (KMP) Bank Nagari, di bawah koordinator H. Marlis mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumbar.

PADANG, HARIANHALUAN.COM - Mengungkapkan kekhawatiran akan terganggunya kinerja Bank Nagari sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi dan kabupaten/ kota se Sumatera Barat, masyarakat menyampaikan aspirasi penolakan konversi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kelompok masyarakat menamakan diri Koalisi Masyarakat Peduli Bank Nagari (KMP) Bank Nagari, di bawah koordinator H. Marlis mendatangi gedung DPRD Provinsi Sumbar menyampaikan aspirasi penolakan tersebut. Disambut pimpinan Komisi III dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapem Perda), Hidayat. 

Baca Juga: Konversi Bank Nagari Jadi Syariah Tinggal Perizinan dan Tenaga IT

Dalam pernyataan sikapnya, Marlis menyampaikan, Bank nagari adalah BUMD merupakan satu-satunya BUMD yang profitabel saat ini. Memberikan deviden sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan daerah. 

"Kinerja Bank Nagari saat ini sedang bagus-bagusnya. Dilihat dari aset, dana pihak ketiga, penyaluran kredit dan lainnya yang secara rasio cukup bagus. Bank Nagari saat ini juga boleh dikatakan sebagai market leader perbankan di Sumbar," kata Marlis. 

Marlis menyebut, soal konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah mengusik kinerja Bank Nagari yang sedang bagus-bagusnya tersebut. Kekhawatiran itulah yang menjadi dasar bagi KMP Bank Nagari sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Barat untuk tidak mendukung perubahan dari konvensional menjadi syariah tersebut.

Baca Juga: Konversi Bank Nagari ke Syariah Dapat Dukungan dari Wali Kota Bukittinggi

"Kami hadir dari berbagai macam profesi, sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Barat, KMP Bank Nagari menjadi wadah bagi perjuangan masyarakat. Kami melihat langkah konversi lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya secara bisnis," ungkapnya.

Dia mengungkap, pro dan kontra serta polarisasi di ranah publik terkait konversi Bank Nagari sudah terlanjur terjadi. Bahkan, DPRD juga mendapat imbas menjadi lembaga yang disalahkan ikut menghambat konversi. 

Halaman:

Editor: Milna Miana

Terkini

Buruan, Pendaftaran Calon Uda Uni Solsel Sudah Buka

Jumat, 24 September 2021 | 19:12 WIB

Camat di Padang Pariaman Diminta Tingkatkan PRDB

Jumat, 24 September 2021 | 12:12 WIB
X