Pemkab Pasaman Barat Hapus Denda PBB-P2 dan Berikan Diskon Pembayaran BPHTB 

- Sabtu, 31 Juli 2021 | 21:04 WIB

PASBAR, HARIANHALUAN.COM- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) hadirkan program kebijakan penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan pemberian diskon pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) sebesar 50 persen. Kebijakan pro rakyat ini dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat akibat dampak ekonomi dari pandemi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasbar, Drs. Afrizal Azhar kepada harianhaluan.com pada Sabtu (31/7/2021) mengatakan, penghapusan denda PBB-P2 tersebut sebagaiman yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Pasbar, H. Hamsuardi dan H. Risnawanto pada Jumat, (30/7/2021) diruangan kerjanya.

Afrizal Azhar mengatakan, Bupati Pasbar, H. Hamsuardi telah menyampaikan, bahwa dampak yang ditimbulkan akibat Covid-19 tidak hanya pada persoalan medis saja, melainkan juga berdampak terhadap persoalan ekonomi masyarakat yang tentunya akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Pasbar.

"Bapak Bupati menjelaskan bahwa PAD sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, dimana kalau ekonomi masyarakat baik maka PAD juga akan mudah dipungut, begitu juga sebaliknya," ucap Afrizal.

Untuk itu, katanya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah, maka dikeluarkan kebijakan penghapusan denda (PBB-P2) dan pemberian diskon pembayaran BPHTB 50 persen dengan harapan masyarakat akan terbantu dan ritme penerimaan PAD tetap dapat terjaga dengan baik. 

"Kebijakan ini juga dituangkan dalam Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pembebasan Denda PBB P2 dan Keputusan Bupati Pasaman Barat tentang Pemberian Stimulus (Pengurangan) Pembayaran BPHTB," sebutnya.

Afrizal menambahkan, Bupati dan Wakil Bupati berharap, semoga kebijakan yang dikeluarkan melalui Badan aset dan Pendapatan Daerah (BAPD) ini dapat meringankan masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi tekanan ekonomi saat ini.

"Bapak Bupati dan Wakil Bupati berharap, Semoga program strategis ini dapat mengurangi beban masyarakat dimasa pandemi ini, disamping juga dalam hal membantu keuangan daerah," tuturnya.

Afrizal Azhar yang juga didampingi Sekretaris, Afri Hendra, Kabid Pendapatan I Noperiadi dan Kabid Pendapatan II Delfina Syaf menerangkan, program penghapusan denda PBB-P2 dan pemberian diskon pembayaran BPHTB 50% tersebut mulai berlaku efektif semenjak tanggal 1 s/d 31 Agustus 2021, dimana setiap masyarakat yang akan membayar tunggakan sebelumnya dibebaskan dari kewajiban pembayaran denda 2% per bulan, sehingga yang dibayar cukup pokok tunggakan PBB saja. 

Halaman:

Editor: Jefli Bridge

Terkini

Buruan, Pendaftaran Calon Uda Uni Solsel Sudah Buka

Jumat, 24 September 2021 | 19:12 WIB

Camat di Padang Pariaman Diminta Tingkatkan PRDB

Jumat, 24 September 2021 | 12:12 WIB
X