Bocoran Aturan Baru Kominfo, Twitter dan Media Sosial Lainnya Bisa Didenda Jika Tak Segera Hapus Konten

- Rabu, 30 Maret 2022 | 12:45 WIB
ilustrasi
ilustrasi

HARIAN HALUAN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dilaporkan tengah mempersiapkan aturan baru lebih ketat.

Aturan baru itu ditengarai bisa menjatuhkan denda hingga tuntutan pidana kepada platform media sosial seperti Facebook dan Twitter jika tidak cepat menghapus konten yang dinyatakan dilarang.

Menurut laporan eksklusif Reuters, aturan itu diantaranya berisi wewenang agar negara bisa meminta platform medsos menghapus konten 'melanggar hukum' secara cepat, bahkan kurang dari 4 jam.

Aturan baru itu disebut dibuat berdasarkan aturan 2019 yang diperkirakan menjadi turunan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE).

Pemerintah akan menggunakan aturan baru itu untuk memerintahkan platform medsos menghapus konten yang dianggap melanggar hukum dalam waktu empat jam jika permintaan 'mendesak'.

Permintaan penghapusan konten lain, yang bisa berasal dari kementerian lain, dikatakan harus bisa dipenuhi dalam 24 jam.

Rencana ini patut dipersoalkan karena bisa menjadi pintu bagi pemerintah untuk menyensor serta memberangus kebebasan berekspresi.

Masalahnya aturan induknya tidak memasukan kategori meresahkan masyarakat dan menggangu ketertiban umum, ketidakjelasan defenisi untuk kategori tersebutlah yang bisa melebar dan menjadikannya aturan karet. Hal inilah yang akan membuat masyarakat kehilangan ruang untuk berekspresi.

Diketahui juga untuk pembuatan Draft aturan ini dikatakan sedang dibuat Kemenkominfo dan juga Kementerian Keuangan, finalisasinya segera selesai dan akan dilaksanakan mulai Juni 2022.

Halaman:

Editor: Muhammad Irfan

Tags

Terkini

Wah, Pengguna WhatsApp Bisa Sembunyikan Nomor HP?

Jumat, 12 Agustus 2022 | 12:28 WIB

Ngeri! Lubang "Alien" Ditemukan di Dasar Laut

Senin, 1 Agustus 2022 | 12:35 WIB
X